Komisi IX DPR RI meminta  Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk menghilangkan  aksi premanisme di Terminal II Bandara Soekarno Hatta, dalam rapat dengar pendapat dengan  Kepala BNP2TKI di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1)

Anggota Komisi IX Arief Minardi (F-PKS) menyatakan  bahwa masalah di terminal khusus TKI  terkait aksi  pencegatan dan penggiriringan paksa yang dilakukan  oknum BNP2TKI  bisa disebut aksi premanisme. Menurutnya banyak preman disitu sebaiknya ini segera dihilangkan sebab apabila dibiarkan secara terus-menerus  dapat berakbibat buruk  pada TKI yang sudah kerja keras.

“Tapi jangan sampai langkah-langkah yang diambil hanya dari perubahan tampilan preman-preman itu. Misalkan mukanya serem dicari yang lebih halus, atau rambutnya yang acakan dicukur cepak saja. Pokonya hilangkan preman itu, soalnya saya enek juga dengar masalah preman-preman itu.” tegasnya.

Senada dengan Arief, Dinajani Mahdi (F-PD) menyatakan bahwa tidak hanya TKI yang jadi korban preman-preman disitu. Teman dari anak Dina juga menjadi korban saat pulang dari London. Ia bercerita bahwa menurut anaknya penampilan temannya itu  sederhana.  Dua oknum yang berjaga-jaga di terminal dengan paksa mencegat dan menggiring teman anak Dina untuk keluar lewat Terminal IV khusus TKI padahal ia adalah seorang dokter.

Ia menambahkan bahwa salah seorang Anggota Komisi IX  juga pernah dicegat paksa.  “Teman kita juga dicegat paksa pak, ini kenapa bisa terjadi ? Apa tidak ada cara lain yang lebih bagus dan sopan ?” Paparnya.

Sementara itu, Poempida Hidayatullah (F-PGolkar) mempertanyakan masalah perkembangan dan proses pelaksanaan Peraturan Menteri  Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Tata Cara Pemulangan  TKI. Ia juga mempertanyakan dengan adanya peraturan menteri tersebut kenapa bukan menjadi tertib, malah pelaporan mengenai kasus-kasus yang menimpa TKI saat kepulangan di bandara ini malah jadi tambah parah. “Apa ada tarik menarik kepentingan antara BNP2TKI dengan Kemenakertrans ?” singgung Poempida.

Politisi partai golkar ini mengatakan, kalau dirinya sangat kaget ketika mengetahui bahwa Kemenakertrans seolah-olah tidak tahu menahu akan kasus ini. Kemenakertrans menyatakan  bahwa pengelolaan Terminal IV itu sepenuhnya sudah diserahkan ke BNP2TKI. Menurutnya sinergy antara Kemenakertrans dan BNP2TKI diperbaiki dan lebih didekatkan. Sebab permasalahan ini sifatnya nasional dan jangan sampai saling menyalahkan satu sama lain.

Kasus premanisme ini, menurut Poempida sebenarnya sudah berulang-ulang dan seolah-olah seperti didesain dengan sistemik. Menurut dia, penanggulangan atas kasus ini sebabiknya dilakukan dengan cara sistemik. “Kita inikan orang-orang pintar, jadi kalau menghadapi masalah-masalah sistemik dilawan juga dengan solusi yang sifatnya sistemik.” Tutupnya. (sc/de)foto:wy/parle